perumusan uu dan perpu

Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undan Dasar Republik Indonesia 1945 , bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mempunyai fungsi dan muatan yang sama dengan undang-undang dan hanya berbeda dari segi pembentukannya saja

Jadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dibentuk oleh Presiden namun, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat karena ada suatu hal yang sangat genting.

Dalam Pasal 22 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 juga disebutkan bahwa Presiden mempunyai hak untuk mengatur dalam kegentingan yang sangat memaksa. Maka dari itu pembentukanya lebih singkat

bagan pembentukan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang.

Seperti yang telah dilakukan mantan Presiden Republik Indonesia kita Bpk. Susilo Bambang Yudhoyono yang mengumumkan PERPU tentang penyelenggaraan pemilihan Presiden di Indonesia beberapa waktu lalu.