dampak dari perdagangan perempuan dalam implementasi demokrasi

Peneliti sampai pada simpulan bahwa implementasi
kebijakan penanggulangan perdagangan wanita di
Provinsi Sulawesi merupakan proses politik dan
administrasi, telah berjalan meskipun belum berhasil
sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan
karena secara teknis masalahnya sangat kompleks,
perubahan yang diharapkan sangat besar dibanding
status quo, begitu banyak aktor yang terlibat,
sasaran-sasaran bervariasi, rumusan tujuan yang
kurang jelas, serta pencapaiannya yang memerlukan
waktu lama. Di negara berkembang terutama saat
desentralisasi diterapkan, budaya kerja bias laki-laki
masih berpengaruh terhadap implementasi kebijakan
penanggulangan perdagangan wanita.
Saran Akademik dari hasil penelitian ini adalah
bahwa dalam konteks implementasi, selain faktor-
faktor yang telah dikemukakan Grindle, khususnya
dalam pelayanan kemanusiaan (human services)
perlu ditambahkan kebutuhan akan perspektif
feminis bagi para implementor dan pengawasan
yang konsisten sehingga diperoleh kepatuhan dan
respon yang lebih akurat. Sehubungan dengan itu
diperlukan penelitian lanjutan tentang sejauhmana
perspektif feminis memengaruhi pelayanan publik
khususnya pelayanan bagi kepentingan wanita
(seperti pengarusutamaan gender, kekerasan terhadap
perempuan, Perlindungan konsumen) dan penelitian
tentang peranan pengawasan dalam implementasi
kebijakan penanggulangan perdagangan wanita.